Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan kepastian tegas mengenai syarat penerimaan prajurit TNI. Ia menyatakan bahwa warga yang memiliki tato karena alasan tradisi dan kebudayaan adat memiliki hak yang sama serta diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD. Kebijakan ini menegaskan bahwa nilai tradisi luhur tidak menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk mengabdi kepada negara.
Pernyataan ini disampaikan Maruli usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Penegasan tersebut juga merespons aspirasi dari perwakilan Suku Dayak se-Kalimantan yang sebelumnya telah melangsungkan pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.
“Dari dulu sebenarnya sudah diperbolehkan dan tidak ada masalah. Selama tato tersebut murni karena faktor tradisi atau kebudayaan lokal, tentu diizinkan,” ungkap Maruli kepada awak media. Pihak TNI menyadari betul bahwa seni ukir tubuh pada suku-suku tertentu di Indonesia mengandung nilai spiritual dan identitas adat yang sangat dihormati.
Meskipun aturan tersebut sudah berlaku sejak lama, Maruli mengungkapkan bahwa pihaknya belum memegang data pasti terkait jumlah pendaftar yang memiliki tato tradisi. Oleh karena itu, TNI AD berkomitmen untuk turun langsung memastikan serta mendata para pemuda adat, termasuk dari Kalimantan, yang berminat menjadi bagian dari benteng pertahanan Indonesia.
KSAD juga menyampaikan rasa gembiranya jika barisan prajurit TNI diisi oleh representasi dari seluruh pelosok tanah air dan keberagaman suku bangsa. Hal ini sejalan dengan agenda TNI yang tengah berupaya memperkuat dan menambah jumlah personel guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Isu ini mengemuka setelah perwakilan masyarakat adat Dayak yang dipimpin oleh Panglima Jilah beraudiensi dengan Presiden Prabowo. Selain memohon kelonggaran bagi warga bertato adat untuk dapat bergabung dalam institusi TNI-Polri, perwakilan masyarakat Dayak juga mengajukan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan pedalaman, pendirian Sekolah Rakyat, penyediaan beasiswa, serta pembangunan rumah adat guna melestarikan kebudayaan lokal di tanah Kalimantan.