Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi momok menakutkan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Namun, upaya penanggulangan di lapangan kini terbentur tembok tebal bernama keterbatasan anggaran daerah. Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Kalteng, Bambang Purwanto, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai kemampuan finansial pemerintah daerah dalam menghadapi bencana tahunan ini.
Menurut Bambang, pemangkasan anggaran di tingkat daerah membuat ruang gerak tim satgas karhutla menjadi sangat terbatas. Kendala fiskal ini bahkan melahirkan fenomena miris di mana sejumlah petugas lapangan terpaksa merogoh kocek pribadi demi memadamkan api. Ia menegaskan bahwa daerah tidak bisa lagi seagresif dulu dalam melakukan penanganan karena alokasi dana yang menyusut tajam.
“Harapan daerah tentu adanya dukungan dari pemerintah pusat, bukan hanya dalam bentuk peralatan melainkan juga bantuan dana operasional untuk menggerakkan tim terpadu,” ujar Bambang. Mengingat Kalteng telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak Mei lalu, intervensi anggaran dari pusat dinilai sudah sangat mendesak.
Hingga akhir Agustus, data menunjukkan luas lahan yang hangus terbakar di Bumi Tambun Bungai ini telah melampaui angka 7.600 hektare. Salah satu titik krusial berada di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Pemadaman di wilayah ini menemui jalan buntu pada malam hari akibat risiko keselamatan yang tinggi bagi personel darat. Selain itu, kabut asap tebal yang memperpendek jarak pandang membuat operasi pemadaman udara atau water bombing tidak dapat berjalan optimal.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan bahwa penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan terus digenjot demi mengantisipasi ancaman kabut asap lintas batas negara. Kolaborasi operasi darat dan udara, termasuk teknologi modifikasi cuaca, terus diupayakan untuk mengendalikan situasi di titik-titik rawan kebakaran.