Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara lantang menyuarakan urgensi perombakan struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Usulan berani ini disampaikan Megawati dalam forum bergengsi “Luncheon and Discussion with Science for Development Summit” yang dihadiri oleh para ilmuwan dunia dan peraih Nobel di Megawati Institute, Jakarta.
Menurut Megawati, tatanan Dewan Keamanan PBB saat ini sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan geopolitik global. Ia menegaskan bahwa lembaga perdamaian dunia tersebut harus mulai membuka pintu bagi negara-negara baru yang meraih kemerdekaan pasca-Perang Dunia II. Langkah rekonstruksi ini dinilai krusial agar representasi global menjadi lebih adil dan berimbang.
Aspirasi ini sebenarnya bukanlah hal baru. Megawati mengungkapkan bahwa gagasan serupa pernah disuarakan oleh ayahnya, Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Bung Karno. Bung Karno sejak lama melihat bahwa peta kekuatan dunia telah bergeser secara signifikan setelah Perang Dunia II berakhir, sehingga institusi global seperti PBB juga harus beradaptasi.
Lebih lanjut, Megawati melontarkan kritik tajam mengenai efektivitas PBB dalam menjaga perdamaian dunia saat ini. Ia mempertanyakan kegagalan organisasi multilateral tersebut dalam meredakan berbagai konflik bersenjata dan perang yang saat ini tengah berkecamuk di berbagai belahan dunia.
“Mengapa perang saat ini tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? Itu adalah pertanyaan besar bagi saya,” ujar Megawati di hadapan para tokoh dunia.
Acara diskusi tingkat tinggi ini diinisiasi bersama Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta (Nobel Perdamaian 1996) dan dihadiri oleh sepuluh tokoh penerima Nobel serta pemenang penghargaan sains bergengsi lainnya, seperti Frances H. Arnold (Nobel Kimia 2018) dan James A. Robinson (Nobel Ekonomi 2024). Kehadiran para intelektual global ini diharapkan dapat memperkuat gaung usulan reformasi PBB ke panggung internasional.