Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf yang akrab disapa Gus Yahya, menunjukkan komitmen transparansi yang luar biasa dalam memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Menjelang rangkaian sidang Muktamar ke-35 NU yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Gus Yahya mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setebal hampir 1.000 halaman untuk masa khidmat kepengurusan 2021-2026.
Dokumen laporan yang sangat tebal tersebut bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas. Gus Yahya menegaskan bahwa ribuan lembar dokumen tersebut merupakan cerminan nyata dari tingginya intensitas program kerja serta berbagai pencapaian yang berhasil diraih oleh PBNU selama lima tahun terakhir.
“Alhamdulillah, dokumen laporan pertanggungjawaban sudah selesai kami siapkan dan jumlahnya mencapai hampir 1.000 halaman. Hal ini wajar mengingat agenda kegiatan kita selama lima tahun belakangan ini memang sangat padat. Selain itu, hampir seluruh target strategis yang dimandatkan oleh Muktamar ke-34 di Lampung sebelumnya telah berhasil kami tuntaskan,” papar Gus Yahya saat ditemui di arena Muktamar ke-35 NU.
Lebih lanjut, Gus Yahya menjelaskan bahwa era kepemimpinannya menitikberatkan pada modernisasi tata kelola organisasi. Ia mengklaim bahwa reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem yang diintroduksi oleh PBNU saat ini telah memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh pengurus di tingkat wilayah (PWNU) hingga tingkat cabang (PCNU) di seluruh penjuru tanah air.
“Para muktamirin, baik dari tingkat PWNU maupun PCNU, tentu merasakan sendiri capaian-capaian baru ini. Kami memperkenalkan sistem manajemen organisasi yang lebih modern dan efisien, sehingga kinerja pengurus di daerah menjadi jauh lebih mudah serta terarah,” tambahnya dengan nada optimis.
Berbekal berbagai keberhasilan program kerja serta kemudahan tata kelola yang telah diimplementasikan, Gus Yahya meyakini tidak ada celah bagi para peserta Muktamar untuk menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusannya. Ia sangat optimis bahwa LPJ tersebut akan diterima secara bulat demi keberlanjutan roda organisasi Nahdlatul Ulama yang lebih profesional di masa mendatang.
“Jika melihat realisasi kinerja dan transparansi yang kita tunjukkan, rasanya tidak ada alasan rasional untuk menolaknya. Namun tentu, kita akan melihat dinamika persidangan nanti,” pungkas keponakan KH Mustofa Bisri (Gus Mus) tersebut.