Langkah tegas dalam memberantas praktik rasuah kembali ditunjukkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim penyidik lembaga antirasuah tersebut menggeledah dua kantor instansi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Kamis (27/8).
Aksi penggeledahan ini merupakan rangkaian penyidikan intensif terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa dalam kegiatan penggeledahan tersebut penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting yang diyakini kuat berkaitan erat dengan perkara yang sedang diusut.
“Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan mendalam atas temuan barang bukti dari hasil penggeledahan tersebut,” ujar Budi dalam keterangan resminya. Tak hanya membongkar dugaan penyimpangan insentif pajak, KPK juga melebarkan sayap penyidikan dengan mendalami potensi praktik korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) di wilayah Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penanganan kasus ini masih bertumpu pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum. Oleh karena itu, penetapan tersangka maupun identitas pihak yang bertanggung jawab belum dapat diumumkan ke publik hingga bukti permulaan tercukupi secara sah.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi atau menarik kesimpulan prematur mengenai keterlibatan pihak tertentu sebelum proses hukum selesai. Perkembangan perkara akan kami sampaikan secara transparan,” tegas Taufik.
Sebelumnya, atmosfer penegakan hukum di Kabupaten Bogor sempat memanas menyusul rumor Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang beredar di kalangan publik. Walau KPK menegaskan kegiatan awal tersebut sebatas tindak lanjut atas laporan masyarakat, penyidik diketahui berhasil menyita uang tunai mencapai Rp1,5 miliar. Sejumlah pejabat dinas pun dikabarkan sempat diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, bahkan isu ini sempat dikaitkan dengan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, walau konfirmasi resmi masih terus diupayakan.