Aparat keamanan gabungan dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersiap mengawal jalannya penyampaian aspirasi masyarakat pada Aksi 27 Agustus yang dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Langkah antisipasi ini dilakukan guna memastikan situasi Ibu Kota tetap kondusif, aman, dan tertib selama aksi berlangsung.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menegaskan bahwa penanganan dan pengamanan ruang publik pada dasarnya merupakan ranah utama kepolisian. Kendati demikian, TNI siap memberikan dukungan personel secara penuh apabila dibutuhkan oleh pihak Polri demi menjaga stabilitas keamanan nasional.
Di sisi lain, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengimbau seluruh elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam unjuk rasa agar tetap mengedepankan ketertiban dan kedamaian. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat di muka publik adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab tanpa mengganggu kebebasan warga lainnya.
Aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama gabungan elemen masyarakat lainnya ini membawa agenda penting. Para demonstran menuntut pemerintah dan wakil rakyat untuk mempertegas komitmen pemberantasan korupsi, termasuk mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Menanggapi rencana gelombang protes tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan keterbukaan lembaga legislatif dalam menerima setiap masukan dari masyarakat. Puan menegaskan bahwa DPR siap membuka pintu dialog dan menerima perwakilan massa aksi demi menyerap aspirasi yang disampaikan secara langsung.
Puan juga berpesan agar massa demonstran tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan ketertiban umum. Melalui sinergi antara aparat pengamanan dan kedewasaan peserta aksi, diharapkan penyampaian aspirasi ini berjalan aman, damai, serta kondusif bagi demokrasi Indonesia.