Pemerintah memperketat pengamanan di sekitar kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, menyusul rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis (27/8). Guna memastikan situasi tetap kondusif, prajurit dari Kodam Jaya dikerahkan untuk memperkuat pengamanan yang dipimpin oleh Polda Metro Jaya.
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan bahwa langkah kolaboratif ini diambil demi memberikan perlindungan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka secara tertib. Pihak keamanan juga mengantisipasi adanya kelompok penyusup yang berpotensi memprovokasi atau mengaburkan esensi dari tuntutan massa.
“Kita ingin masyarakat yang memiliki hak konstitusional ini terlindungi dengan baik. Pengawalan ketat ini bertujuan agar aspirasi mereka sampai langsung ke DPR tanpa ada gangguan dari pihak luar,” ujar Djamari di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.
Unjuk rasa kali ini membawa sejumlah tuntutan krusial, salah satunya datang dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta menuntut hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia.
Untuk mengawal jalannya aksi, sebanyak 18.504 personel gabungan disiagakan di berbagai titik strategis di Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, menyatakan bahwa seluruh personel di lapangan dilarang membawa senjata api maupun senjata tajam. Pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif akan menjadi garda terdepan pelayanan keamanan.
Di sisi lain, langkah preventif juga dilakukan di luar wilayah ibu kota. Polresta Tangerang mengerahkan sekitar 200 personel gabungan untuk melakukan penyekatan di sejumlah titik rawan, seperti gerbang tol dan stasiun kereta api. Penyekatan ini difokuskan untuk menyaring massa, khususnya mencegah keterlibatan pelajar SMP dan SMA dalam aksi tersebut.
Sementara itu, Mabes TNI menegaskan kesiapannya dalam membantu Polri menjaga stabilitas keamanan nasional. Kapuspen TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menjelaskan bahwa peran pertahanan TNI dalam demonstrasi ini bersifat bantuan perkuatan atas permintaan kepolisian.