Kabar baik datang dari dunia pendidikan militer Indonesia. Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia kini secara resmi mengizinkan seluruh kadet mahasiswi S-1 dan D-3 yang beragama Islam untuk mengenakan hijab selama menjalani proses pendidikan serta latihan di lingkungan kampus.
Kebijakan baru ini tertuang secara formal dalam Surat Edaran Rektor Unhan RI Nomor SE/201/VIII/2026 yang diterbitkan pada 24 Agustus lalu. Langkah progresif ini diambil untuk menyelaraskan nilai-nilai ketakwaan sebagai bagian tak terpisahkan dari Kode Kehormatan Kadet Mahasiswa. Dengan demikian, setiap taruni memiliki hak penuh untuk menjalankan ibadah serta pembinaan mental sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, baik dalam konteks kedinasan maupun kehidupan personal.
Berdasarkan surat edaran tersebut, penggunaan jilbab berlaku di seluruh lini aktivitas, mulai dari perkuliahan akademis hingga latihan fisik yang intensif. Kendati demikian, pihak kampus menetapkan beberapa regulasi khusus demi menjaga keseragaman dan keselamatan selama proses pendidikan berlangsung.
Salah satu poin penting dalam aturan transisi ini adalah kewajiban menggunakan hijab berwarna hitam saat mengenakan pakaian dinas. Selain itu, cara pemakaiannya harus dipastikan rapi, tidak mengganggu aspek keamanan, serta sama sekali tidak menghambat jalannya operasional latihan taktis di lapangan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, membenarkan penerbitan surat edaran ini. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Menteri Pertahanan guna memberikan ruang bagi ekspresi keagamaan para kadet perempuan Muslim tanpa mengurangi kedisiplinan militer.
“Untuk sementara waktu, warna hitam menjadi standar wajib. Hijab harus dipakai dengan sangat rapi agar tidak mengganggu faktor keselamatan dalam setiap latihan fisik. Ketentuan sementara ini akan terus berlaku hingga desain jilbab resmi dari Unhan selesai ditetapkan,” ujar Brigjen Rico.
Kebijakan ini mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan. Keputusan Unhan dinilai sebagai langkah inklusif yang membuktikan bahwa komitmen terhadap pertahanan negara dan ketaatan dalam beragama dapat berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan.