Ketua Umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi, akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi terkait potongan video viral yang memperlihatkan dirinya membahas isu percepatan pemilihan umum (pemilu). Pernyataan kontroversial tersebut memicu kegaduhan publik karena dilontarkan langsung dalam sebuah forum yang juga dihadiri oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Spekulasi liar pun berkembang pesat di media sosial mengenai arah politik nasional ke depan.
Dalam klarifikasi resminya, Budi Arie menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada publik dan seluruh pihak yang merasa tidak nyaman dengan analisis politik yang ia sampaikan dalam video tersebut. Ia menegaskan bahwa pernyataan mengenai potensi percepatan pemilu sebelum tahun 2029 murni merupakan pandangan personalnya dan bukan merupakan sebuah agenda politik formal.
Lebih lanjut, Budi Arie memberikan penegasan penting bahwa pernyataan tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali dengan Joko Widodo. Meskipun dalam video yang beredar ia terlihat berbisik kepada Jokowi, ia menegaskan bahwa mantan presiden tersebut tidak terlibat dalam analisis pribadi yang disampaikannya ke forum relawan. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi logis dari ucapannya tersebut.
Sebelumnya, jagat maya dihebohkan oleh video berdurasi pendek yang memperlihatkan Budi Arie tengah berbicara di atas podium. Dengan nada berbisik kepada Jokowi yang duduk di sebelahnya, Budi melontarkan pertanyaan retoris kepada para relawan mengenai kesiapan mereka menghadapi kemungkinan dinamika politik yang bergerak lebih cepat dari perkiraan semula. “Apakah kita siap jika terjadi percepatan?” ujarnya dalam rekaman video yang memicu polemik tersebut.
Isu mengenai percepatan pemilu memang selalu menjadi topik yang sensitif dalam lanskap politik Indonesia. Klarifikasi cepat dari Budi Arie ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meredam polemik agar tidak menggelinding menjadi bola liar yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional, terutama di tengah masa transisi pemerintahan saat ini.