Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengepung sejumlah wilayah di Indonesia, memicu kekhawatiran meluasnya dampak lingkungan dan kesehatan. Krisis ekologis ini bahkan telah melintasi batas negara, di mana kabut asap dari wilayah Kalimantan dilaporkan mulai menyelimuti wilayah Sarawak, Malaysia, hingga memaksa otoritas setempat meliburkan sekolah demi keselamatan para siswa.
Menanggapi eskalasi ini, Kementerian Kehutanan mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah korporasi yang lahannya terbukti terbakar. Di Kalimantan Barat, perusahaan seperti PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP resmi disanksi. Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada PT PSR di Kalimantan Timur dan PT NES di Kalimantan Tengah. Langkah tegas ini diambil karena mayoritas area yang terbakar diketahui berada di dalam konsesi milik perusahaan swasta.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), wilayah Kalimantan Timur mencatat dampak kerusakan terparah dengan total 430 kejadian kebakaran yang menghanguskan lebih dari 1.260 hektare lahan. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi daerah dengan tingkat keparahan tertinggi, diikuti oleh Kutai Barat, Paser, dan Samarinda. Di sisi lain, upaya pemadaman masif terus diupayakan melalui operasi darat maupun udara, termasuk menggunakan teknologi modifikasi cuaca (TMC) dan metode water bombing.
Tidak hanya di Kalimantan, titik panas (hotspot) juga terpantau di Sumatra dan Papua. Di Jambi, setidaknya 14 titik panas dalam pengawasan ketat, sementara kualitas udara di Pekanbaru, Riau, dilaporkan oleh BMKG telah merosot ke level berbahaya bagi kesehatan manusia. Di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, karhutla telah melalap sekitar 396 hektare lahan di tujuh distrik berbeda sejak Juli lalu. Kendala geografis dan minimnya akses membuat pemadaman darat di Nabire sulit dilakukan, sehingga pemda setempat mendesak bantuan armada water bombing tambahan dari pemerintah pusat.
Kondisi cuaca ekstrem yang dipicu oleh kemarau panjang, angin kencang, dan tumpukan vegetasi kering mempercepat laju penyebaran api. Kolaborasi lintas sektor antara BNPB, Manggala Agni, TNI-Polri, serta masyarakat lokal kini menjadi garda terdepan dalam meredam amukan api agar bencana kabut asap tahunan ini tidak semakin memperburuk krisis iklim global.