Bumi Antasari kian membara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi lonjakan signifikan angka titik panas (hotspots) di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan pantauan terbaru Sistem Informasi Hotspot Kalimantan, tercatat sebanyak 473 titik panas tersebar luas di 11 kabupaten dan kota di provinsi tersebut, memicu ancaman serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor BMKG Kalsel, Utari Randiana, memaparkan bahwa tingkat kepercayaan indikasi karhutla ini bervariasi. Dari total lonjakan indikasi panas tersebut, kategori sedang mendominasi secara mutlak sebesar 89,9 persen atau sekitar 425 titik. Sementara itu, 32 titik terdeteksi masuk dalam kategori risiko tinggi, dan 16 titik sisanya berada pada kualifikasi rendah.
Penyebaran titik panas paling terkonsentrasi di tiga wilayah utama. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatatkan jumlah terbanyak dengan 118 titik, disusul ketat oleh Kabupaten Tapin yang mengantongi 102 titik, serta Kabupaten Banjar dengan 99 titik. Di sisi lain, hanya ada dua area yang terpantau nihil dari potensi titik panas pada periode pengamatan ini, yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Balangan.
Sebaran titik panas dengan kriteria sedang hingga tinggi juga meluas ke wilayah lain seperti Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, hingga Kota Banjarbaru. Luasnya cakupan daerah terdampak mengindikasikan bahwa kondisi kekeringan di kawasan ini kian merata akibat cuaca ekstrem.
Tingginya kemunculan anomali suhu permukaan ini mendorong BMKG mengeluarkan sistem peringatan dini kebencanaan. Hampir seluruh wilayah dari total 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kini resmi ditetapkan dalam status Zona Merah. Penetapan status ini menandakan bahwa potensi terjadinya karhutla telah berada pada kategori sangat tinggi dan memerlukan penanganan lintas sektor secara cepat.
Ancaman potensi kebakaran ini tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem lokal, tetapi juga membawa risiko dampak kabut asap. Oleh karena itu, kesiapsiagaan personel gabungan beserta kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan tindakan pencegahan—khususnya tidak membakar lahan—menjadi krusial dalam menekan eskalasi bencana.