PEKANBARU – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi bencana tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Setibanya di Pekanbaru, Riau, Kepala Negara langsung bergerak cepat memimpin rapat koordinasi darurat di Posko Aju untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal dan tuntas.
Langkah taktis ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam merespons ancaman karhutla yang kerap melanda wilayah Sumatera. Dalam rapat penting tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh jajaran petinggi kabinet dan keamanan, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan agar Presiden dapat memantau langsung kondisi riil di lapangan. Menurut Teddy, Presiden Prabowo ingin memastikan seluruh instruksi darurat dilaksanakan secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran tanpa hanya bergantung pada laporan di atas meja.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dalam penanganan karhutla. Pemerintah kini memprioritaskan penguatan sistem mitigasi dan pencegahan dini dibandingkan sekadar melakukan pemadaman saat api sudah telanjur meluas.
“Arahan Bapak Presiden sangat tegas, kita tidak boleh setiap tahun hanya disibukkan oleh rutinitas memadamkan api,” ujar Teddy menjelaskan visi taktis Kepala Negara.
Sebagai bagian dari strategi preventif yang komprehensif, Presiden menginstruksikan pembangunan infrastruktur vital di zona merah bencana. Langkah konkret ini mencakup pembuatan sumur bor, penyediaan embung penampung air, pengawasan wilayah secara permanen, hingga pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini titik panas (hotspot). Selain itu, kesiapan masyarakat di desa-desa rawan karhutla juga menjadi pilar utama pencegahan.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya koordinasi aktif antara Gubernur, Pangdam, dan Kapolda demi memutus mata rantai bencana asap secara permanen di Indonesia.