Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas dalam upaya mengatasi masalah tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tanah air. Beliau menginstruksikan seluruh aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk turun langsung ke desa-desa guna mengedukasi masyarakat mengenai larangan keras melakukan pembakaran lahan dengan alasan apa pun.
Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang digelar di Riau, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama. Baginya, pola penanganan yang hanya sibuk memadamkan api setiap tahun harus segera diubah. Oleh karena itu, aparat diminta memberikan penjelasan secara edukatif namun tegas kepada masyarakat di wilayah rawan bahwa membakar lahan adalah tindakan yang melanggar hukum.
Sebagai solusi konkret bagi para petani yang membutuhkan pembukaan lahan baru, Presiden meminta mereka berkoordinasi dengan otoritas setempat. Pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan teknis dan bantuan finansial melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau koperasi yang terorganisir. Melalui kolaborasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah, masyarakat diharapkan dapat mengelola pertanian secara modern dan ramah lingkungan tanpa harus melakukan pembakaran liar.
Tidak hanya menyasar masyarakat lokal, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada sektor swasta. Beliau menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menyelidiki keterlibatan korporasi dalam bencana karhutla. Jika terbukti ada indikasi perusahaan yang sengaja menyuruh atau membiarkan pembakaran lahan, pemerintah tidak akan ragu untuk segera mencabut izin operasionalnya secara permanen.
Kunjungan langsung Presiden Prabowo ke Pekanbaru, Riau, menunjukkan komitmen kuat kepemimpinannya dalam memastikan penanganan karhutla diselesaikan secara tuntas. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden ingin melihat langsung kondisi nyata di lapangan dan memastikan seluruh sistem pencegahan, seperti pembangunan sumur bor, embung, deteksi dini titik panas (hotspot), serta pengawasan permanen di desa rawan, berfungsi secara optimal.