KETAPANG – Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan Barat (Kalbar) memicu langkah darurat dari pemerintah daerah. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) terbaru yang menginstruksikan seluruh perusahaan swasta di wilayahnya untuk aktif membantu pemadaman api, bahkan di luar wilayah konsesi mereka.
Kebijakan strategis ini diambil guna memperluas jangkauan penanganan karhutla yang kian meluas selama musim kemarau. Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan kini wajib mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki, mulai dari personel pemadam terlatih, armada mobil tangki air, pompa, drone pemantau, hingga alat komunikasi pendukung.
“Bantuan ini tidak terbatas pada wilayah operasional masing-masing perusahaan saja, melainkan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Ketapang demi melindungi masyarakat dan lingkungan kita,” tegas Alexander.
Langkah taktis ini dinilai sangat krusial mengingat skala karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total luas lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 72.798 hektare, di mana Kalbar menjadi provinsi terdampak paling parah dengan menyumbang luasan kebakaran sebesar 38.310 hektare.
Selain meminta komitmen sektor swasta, Alexander juga mendesak jajaran TNI, Polri, serta pemerintah tingkat kecamatan dan desa untuk memperketat pengawasan. Patroli terpadu dan deteksi dini titik api harus terus ditingkatkan. Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum yang terbukti sengaja membakar hutan akan dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.
Kondisi darurat karhutla ini juga langsung mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang bersama Panglima TNI dan sejumlah menteri terkait, Presiden menginstruksikan pengiriman bantuan udara tambahan berupa 17 unit pesawat water bombing serta mobilisasi 1.500 personel tambahan untuk menjinakkan kobaran api di Kalimantan.
Melalui kolaborasi masif antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan elemen masyarakat, diharapkan bencana kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Barat ini dapat segera diredam demi menjaga keberlangsungan ekologi dan kesehatan warga.