Ajang penghargaan untuk pemerintah daerah kini tidak lagi sekadar seremoni penyerahan trofi dan piagam di atas panggung. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan terobosan baru dengan membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Langkah strategis ini dirancang agar apresiasi yang diberikan kepada daerah berkinerja terbaik dapat dikonversi menjadi dukungan pembangunan yang konkret dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi instansi perdana yang mengambil bagian dalam kolaborasi ini. Keterlibatan Kementerian PKP diwujudkan melalui kategori khusus, yakni Implementasi Program 3 Juta Rumah pada Batch II. Kehadiran kategori ini menjadi bukti nyata sinergi pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat luas.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa Kemendagri tidak harus menjadi satu-satunya pihak yang menilai kinerja pemerintah daerah. Melalui keterlibatan kementerian teknis, penilaian menjadi jauh lebih spesifik, komprehensif, dan relevan dengan program prioritas nasional. Menariknya, pemerintah daerah yang dinilai sukses menyukseskan program perumahan ini akan mendapatkan insentif luar biasa berupa tambahan kuota rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi warganya.
Insentif ini mengubah paradigma penghargaan konvensional. Dibandingkan sekadar piagam, kuota tambahan rehabilitasi rumah memberikan manfaat riil yang langsung dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Di sisi lain, skema ini memperkuat koordinasi vertikal karena pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan kondisi lapangan dapat lebih optimal mengeksekusi program nasional.
Kemendagri berharap model kolaborasi seperti ini diadopsi oleh kementerian dan lembaga lain. Saat ini, beberapa sektor seperti lingkungan hidup telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, sementara sektor kesehatan dan pendidikan juga melibatkan instansi teknis terkait serta Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan integrasi penilaian multi-pihak ini, iklim kompetisi positif antar-daerah diharapkan terus meningkat demi pembangunan nasional yang merata.