Jakarta — Pihak Istana Kepresidenan akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan kabar burung yang mendadak viral di media sosial. Spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa pengusaha ternama asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam, telah ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengomandoi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tanah air.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara tegas mematahkan rumor tersebut. Ia memastikan bahwa kabar penunjukan khusus tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat dan dipastikan tidak benar.
“Tidak ada, kabar itu tidak benar,” ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC). Prasetyo menerangkan bahwa pemerintah memang mengimbau seluruh elemen masyarakat dan sektor swasta untuk bergotong-royong membantu memadamkan karhutla. Namun, penugasan formal atau penunjukan figur tertentu sebagai koordinator nasional bukanlah hal yang tepat karena menyangkut batas kewenangan lembaga.
Data BNPB: Luas Karhutla Tembus 72 Ribu Hektar
Di tengah riuhnya isu di media sosial, tantangan penanggulangan karhutla di lapangan memang tergolong krusial. Berdasarkan data mutakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akumulasi area terdampak karhutla di Indonesia telah mencapai 72.798 hektar.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, membeberkan bahwa wilayah Kalimantan Barat menjadi provinsi yang mengalami dampak terparah, dengan area terbakar mencapai 38.310 hektar. Untuk mengendalikan kobaran api di wilayah tersebut, sebanyak 10.010 personel gabungan dari berbagai instansi telah dikerahkan secara masif.
Berikut adalah rincian sebaran wilayah terdampak karhutla berdasarkan catatan BNPB:
- Kalimantan Barat: 38.310,89 ha
- Riau: 16.249,24 ha
- Kalimantan Selatan: 8.019,62 ha
- Kalimantan Tengah: 7.634,46 ha
- Sumatera Selatan: 1.926,23 ha
- Jambi: ± 658,29 ha
Pemerintah mengimbau publik untuk tidak mudah terprovokasi oleh disinformasi di media sosial dan tetap merujuk pada informasi resmi dari lembaga terkait dalam memantau penanganan bencana nasional.