Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan peninjauan langsung ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, guna memperkuat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah cepat ini diambil usai meninjau kondisi serupa di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai bentuk komitmen serius pemerintah pusat dalam mengatasi krisis lingkungan di wilayah Kalimantan.
Setibanya di Bandara Tjilik Riwut, Presiden langsung memimpin rapat koordinasi darurat di Posko Aju Penanganan Karhutla Kalteng. Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan demi mempercepat proses pemadaman api.
Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, situasi di lapangan memang membutuhkan perhatian ekstra. Tercatat ada sekitar 19.992 titik panas (hotspot) dengan 1.639 kejadian karhutla yang melanda wilayah tersebut. Analisis satelit menunjukkan luas lahan terbakar telah mencapai lebih dari 7.600 hektare, menempatkan Kalteng di peringkat kesembilan nasional. Akibatnya, sebanyak 13 kabupaten/kota di provinsi ini telah menetapkan status siaga darurat bencana.
Meskipun lebih dari 10.700 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga relawan masyarakat telah dikerahkan, keterbatasan armada pemadam masih menjadi kendala utama. Menanggapi situasi kritis ini, Presiden Prabowo langsung menggali apa saja kebutuhan mendesak yang diperlukan tim di lapangan.
Dalam rapat tersebut, pihak BPBPK Kalteng mengajukan permohonan tambahan bantuan berupa 2 hingga 3 unit helikopter water bombing untuk melengkapi 4 unit yang sudah beroperasi. Selain itu, tim darat juga membutuhkan sekitar 100 hingga 200 unit pompa air tambahan guna menjangkau titik api di area yang sulit diakses.
Presiden Prabowo pun langsung menunjukkan gaya kepemimpinan yang taktis dan solutif. Di tengah jalannya rapat, beliau langsung melakukan komunikasi telepon dengan pihak terkait untuk memastikan pengadaan helikopter dan pompa air darurat tersebut segera direalisasikan. Langkah responsif ini diharapkan dapat mempercepat kendali atas kebakaran hutan yang terus meluas.