Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberikan kepastian mengenai nasib para mahasiswa yang terseret dalam skandal dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Kasus hukum yang menjerat Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, bersama jajarannya sempat memicu kekhawatiran publik mengenai keberlanjutan status akademis peserta didik di kampus negeri tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa penanganan perkara pidana ini tidak akan mengintervensi atau menggugurkan status keanggotaan mahasiswa yang bersangkutan. Pihak lembaga antirasuah memfokuskan tindakan pada ranah penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan transaksi ilegal.
Proses Belajar-Mengajar Dipastikan Tetap Berjalan
Dalam konferensi pers resmi di Gedung Merah Putih KPK, Taufik menjelaskan bahwa para mahasiswa tetap diizinkan mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya. “Mahasiswa yang bersangkutan tetap bisa menjalankan proses belajar-mengajar seperti biasa karena ini memang bukan ranah kami di penegakan hukumnya,” ujar Taufik.
Lebih lanjut, KPK menyerahkan keputusan terkait evaluasi status akademis maupun kebijakan korektif sepenuhnya kepada kementerian yang membawahi perguruan tinggi dan pihak rektorat Unsoed. Penyidik menilai perbuatan melanggar hukum terjadi karena adanya otoritas jabatan yang ditransaksikan demi keuntungan finansial, sehingga masuk dalam konstruksi pemerasan dan gratifikasi.
Enam Orang Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka
Pengungkapan skandal ini merupakan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK di Jakarta dan Purwokerto. Dari hasil pemeriksaan intensif, KPK secara resmi menetapkan enam orang tersangka utama, yakni:
- Akhmad Sodiq (Rektor Unsoed)
- Norman Arie Prayoga (Wakil Rektor III Unsoed)
- Eko Sumanto (Kepala Bagian Akademik Unsoed)
- Dian Mulia Wardhana (Pihak Swasta)
- Adhi Wiharto (Pihak Swasta)
- Mulyono (Pihak Swasta)
Guna kepentingan penyidikan lebih mendalam, para tersangka saat ini telah dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi tata kelola transparansi penerimaan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi negeri.