Ketegangan mewarnai proses penyaluran bantuan pascabencana gempa bumi yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Camat di Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman, terlibat perdebatan sengit dengan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Insiden ini dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai volume bantuan logistik yang dikirimkan untuk para korban terdampak.
Ketegangan memuncak ketika pihak BNPB melontarkan pernyataan bahwa bantuan yang telah dikirimkan ke wilayah tersebut dinilai “sangat banyak”. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Agustinus. Sebagai garda terdepan pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan warga, ia menilai jumlah bantuan yang tiba di lapangan sebenarnya masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh populasi yang terdampak gempa.
Menurut Agustinus, klaim sepihak mengenai kelimpahan bantuan ini justru berpotensi menimbulkan bias informasi dan memicu konflik baru di tengah masyarakat yang sedang mengalami masa sulit. Ia menegaskan bahwa realitas di lapangan menunjukkan masih banyak kepala keluarga yang belum tersentuh bantuan secara merata. Oleh karena itu, ia mendesak agar proses pendistribusian dilakukan dengan transparansi penuh serta berbasis pada data kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar kalkulasi di atas kertas.
Peristiwa ini menjadi sorotan penting mengenai krusialnya koordinasi yang matang antara pemerintah pusat, lembaga penanggulangan bencana, dan pemerintah daerah. Transparansi bantuan bencana tidak hanya krusial untuk memastikan keadilan bagi para korban, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap penanganan pascabencana di NTT. Diharapkan ke depannya komunikasi kedua belah pihak dapat berjalan lebih kondusif demi mempercepat proses pemulihan.