Pontianak – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dalam menangani krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kunjungan langsungnya ke Mako Lanud Supadio, Pontianak, Kepala Negara memimpin rapat koordinasi darurat guna memetakan solusi konkret terhadap bencana tahunan yang kian mengkhawatirkan ini. Rapat krusial tersebut mempertemukan jajaran menteri, kepala daerah, serta instansi terkait seperti BMKG dan BNPB untuk menyelaraskan strategi penanggulangan terpadu.
Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan fakta yang mencengangkan. Sejak awal tahun hingga Agustus 2026, total area yang hangus terbakar di Kalimantan Barat telah menembus angka 38.310,86 hektare. Beberapa wilayah dengan ekosistem gambut yang rentan menjadi penyumbang kabut asap terbesar. Kabupaten Ketapang mencatatkan kerusakan paling parah dengan luas kebakaran mencapai 12.443 hektare, disusul oleh Kubu Raya seluas 8.614 hektare, Mempawah setinggi 6.144 hektare, dan Sambas sebesar 2.318 hektare.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya respons cepat dan koordinasi tanpa sekat birokratis demi menyelamatkan lingkungan dan kesehatan warga. Beliau secara langsung meminta paparan mendetail untuk memahami kondisi riil di lapangan guna memastikan bantuan logistik dan personel terdistribusi secara tepat sasaran.
Merespons situasi darurat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Tercatat ada sembilan kabupaten yang kini berada dalam radar pengawasan ketat. Upaya pemadaman tidak hanya mengandalkan jalur darat, melainkan juga mengoptimalkan helikopter pembom air (water bombing) dari udara serta teknologi modifikasi cuaca.
Salah satu pilar penting penanganan karhutla kali ini adalah pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang sudah bergulir sejak April 2026. Namun, efektivitas hujan buatan ini sangat bergantung pada analisis BMKG mengenai potensi awan hujan di atmosfer. Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan sinergi lintas sektoral guna menekan perluasan titik api, melindungi kesehatan masyarakat dari kepungan asap, serta menjaga kelestarian ekosistem Kalimantan Barat.