Jakarta – Isu tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali memicu perhatian serius di tingkat regional. Menanggapi memburuknya situasi karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, melayangkan desakan kuat kepada negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Ia menegaskan agar kedua negara tersebut tidak hanya mengeluhkan kabut asap, melainkan turut aktif dalam upaya mitigasi pencegahan kebakaran.
Marwan mengungkapkan bahwa Malaysia dan Singapura memiliki andil tidak langsung dalam potensi bencana ini. Hal tersebut dikarenakan banyak korporasi maupun individu asal kedua negara tersebut yang menguasai serta mengoperasikan perkebunan kelapa sawit skala besar di Indonesia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya para investor asing ini memikul tanggung jawab menjaga lahan konsesi mereka dari bahaya kebakaran.
“Jangan hanya melayangkan protes saat kabut asap sampai ke wilayah mereka. Ikut dong melakukan pencegahan, karena mereka juga membuka investasi sawit di sini, baik atas nama korporasi maupun perorangan,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurutnya, penanganan karhutla di Indonesia memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi akibat bentang alam yang luas dan faktor cuaca ekstrem selama musim kemarau. Oleh sebab itu, kontribusi aktif dari pemilik modal asing dinilai sangat krusial agar pencegahan dapat dilakukan sejak dini sebelum titik api meluas.
Di sisi lain, DPR juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi di dalam negeri. Marwan mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana segera diselesaikan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih kokoh bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga ke tingkat daerah.
DPR berharap BNPB tidak hanya berfungsi sebagai ‘panitia’ taktis saat bencana terjadi, melainkan sebagai lembaga kuat yang fokus pada sistem mitigasi dan pencegahan dini yang sistemik. Dengan kombinasi tanggung jawab investasi hijau dari negara tetangga serta reformasi kelembagaan BNPB, diharapkan mata rantai bencana karhutla tahunan ini dapat segera diputus.