Pekanbaru – Tindakan pembakaran lahan dalam skala kecil ternyata membawa ancaman kehancuran ekologis yang sangat masif. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa praktik pembakaran area seluas satu hingga dua hektare saja berpotensi memicu bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas hingga melahap ribuan hektare wilayah sekitarnya.
Pernyataan tegas ini disampaikan dalam ajang Konsultasi Nasional dan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh WALHI di Pekanbaru, Riau. Efek domino dari aksi pembakaran terbatas tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan langkah pencegahan dini serta pengawasan ketat dari lintas instansi.
Guna mengantisipasi eskalasi titik api, pemerintah mengoptimalkan pemantauan teknologi citra satelit secara intensif. Begitu terdeteksi anomali suhu atau kemunculan asap, tim tanggap darurat yang melibatkan Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api sebelum hilang kendali.
Selain penanggulangan teknis di lapangan, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyoroti celah hukum di tingkat daerah. Masih ditemukannya Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang menyematkan kelonggaran membuka ladang dengan cara membakar menjadi perhatian serius. Pihak kementerian telah menyurati pemerintah daerah terkait untuk segera membatalkan aturan tersebut demi mencegah praktik destruktif berulang.
Di sektor korporasi, pemerintah telah memanggil sekitar 400 perusahaan pemegang konsesi lahan di seluruh Indonesia. Para pengelola kawasan wajib memperkuat sistem mitigasi mandiri, termasuk menjaga tinggi muka air tanah gambut dan membuat sekat kanal agar lahan tidak mengering serta rawan terbakar.
Meski pemerintah mengindikasikan belum ada laporan kebakaran di area konsesi swasta, temuan kontras disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Even Sembiring, mengungkapkan bahwa analisis satelit dan validasi lapangan yang mereka lakukan menemukan sejumlah sebaran titik api di wilayah perusahaan di Riau. Data temuan tersebut telah diserahkan secara resmi kepada pihak Kepolisian Daerah Riau untuk diproses lebih lanjut.