Langkah progresif diambil oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) demi memperkokoh fondasi industri keuangan syariah di tanah air. Terhitung sejak tahun 2025, LPS secara resmi menerapkan kebijakan pemisahan pengelolaan serta pembukuan antara sistem keuangan konvensional dan syariah. Langkah strategis ini dirancang untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan nasional.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menjelaskan bahwa pemisahan ini bukan sekadar urusan regulasi administratif semata. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen nyata LPS dalam memberikan perlindungan yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diinginkan oleh nasabah.
“LPS tidak hanya mengatur jalannya sistem, tetapi kami juga mengimplementasikannya secara langsung. Ini adalah langkah konkret demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem syariah di Indonesia,” ujar Farid saat berbicara dalam ajang Expo Keuangan dan Seminar Syariah (Eksis) 2026 yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta.
Lebih lanjut, pemisahan ini mencakup seluruh aspek operasional, termasuk pemisahan premi yang disetorkan oleh pihak perbankan kepada LPS. Dengan demikian, dana premi dari bank syariah akan dikelola sepenuhnya secara syariah, terpisah dari dana premi perbankan konvensional. Langkah ini diharapkan mampu menghilangkan keraguan masyarakat terkait percampuran dana yang sering menjadi perhatian dalam kepatuhan syariah.
Melalui kebijakan baru ini, LPS menjamin bahwa seluruh dana nasabah—baik yang disimpan di bank konvensional maupun bank syariah—tetap aman terlindungi di bawah payung hukum penjaminan. Perlindungan penuh ini sangat penting mengingat salah satu pilar utama ekonomi syariah adalah menghindari ketidakpastian (gharar) dan memastikan rasa aman bagi para pelaku ekonomi. LPS berharap industri perbankan nasional semakin solid dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.