Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan kini tengah memacu akselerasi pembangunan infrastruktur fisik secara berkejaran dengan waktu. Langkah strategis ini diambil guna mengantisipasi tingginya curah hujan yang berpotensi memicu bencana banjir tahunan. Dengan memaksimalkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah bertekad agar berbagai penanganan fasilitas publik skala prioritas dapat tuntas dengan cepat.
Dari total suntikan dana TKD sebesar Rp51,6 miliar, porsi terbesar yakni senilai Rp26,1 miliar dikhususkan untuk penguatan sektor infrastruktur. Hingga saat ini, realisasi anggaran tersebut telah menembus angka Rp9,9 miliar atau sekitar 37,9 persen. Pemkab menaruh target agar tingkat penyerapan anggaran dapat menembus di atas 50 persen dalam waktu dekat, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Fokus Proyek Vital Penanggulangan Bencana
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan, Skar Fharaby, menegaskan bahwa percepatan pengerjaan di lapangan menjadi harga mati. Beberapa titik fokus penanganan mencakup pengerukan dan normalisasi Krueng Trumon, pembangunan jembatan konektivitas di Seuneubok Puntho, hingga pembuatan saluran irigasi dan sistem drainase modern di Desa Padang Harapan.
Proyek normalisasi Krueng Trumon memegang peranan sangat vital karena sungai tersebut menjadi urat nadi pengairan bagi lahan pertanian warga. Melalui pengerukan pendangkalan sungai, risiko luapan air saat debit meningkat dapat diminimalisasi secara signifikan. Sementara itu, di Desa Padang Harapan, sistem drainase sepanjang 3.800 meter terus dikebut guna memastikan aliran air lancar tanpa menggenangi permukiman.
Harapan Warga dan Pengawasan Satgas
Harapan besar diungkapkan oleh warga lokal yang mendambakan kawasan tempat tinggal mereka terbebas dari ancaman banjir rutin tahunan. Kehadiran infrastruktur pengendali banjir yang representatif dinilai menjadi angin segar bagi kenyamanan, stabilitas ekonomi, dan keselamatan masyarakat.
Langkah sigap Pemkab Aceh Selatan ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Dukungan teknis dan evaluasi berkala terus diberikan, termasuk dorongan untuk melengkapi normalisasi sungai dengan jembatan pendukung, guna menjamin kelancaran mobilitas warga dan ketahanan wilayah dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.