NAGAN RAYA – Menyambut datangnya musim tanam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh, bergerak cepat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Langkah strategis ini difokuskan untuk merehabilitasi kawasan lahan pertanian masyarakat yang sempat terhempas bencana alam pada akhir tahun lalu.
Langkah percepatan ini tergolong sangat krusial mengingat sektor pertanian merupakan nadi perekonomian sekaligus penyokong utama ketahanan pangan warga setempat. Wilayah seperti Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang menjadi salah satu titik fokus pemulihan agar para petani dapat segera mengolah tanah mereka kembali tanpa hambatan berkepanjangan.
Untuk memastikan penyaluran anggaran tepat sasaran, Pemkab Nagan Raya menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Sinergi ini mencakup validasi data kerusakan lahan, penetapan lokasi prioritas, hingga percepatan pemenuhan kelengkapan administratif. Dengan pendataan yang presisi, pemulihan dapat difokuskan pada pembersihan material bencana, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, hingga penyediaan sarana produksi tani.
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh, Firdaus, mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran bantuan sektor pertanian di Provinsi Aceh saat ini telah menyentuh angka 49,2 persen atau sekitar Rp253,5 miliar dari total pagu Rp515,2 miliar. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk proaktif menyelesaikan kendala birokrasi di tingkat lokal agar realisasi di triwulan ketiga dapat dipacu secara maksimal.
Urgensi penanganan ini terbilang sangat mendesak. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bersama Kementan, total area persawahan yang terdampak bencana di seluruh Aceh mencapai 57.171 hektare dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai dari kategori ringan hingga lahan yang musnah diterjang banjir.
Dukungan penuh juga mengalir dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra. Perwakilan Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menekankan pentingnya menjaga ritme produksi pangan agar ketersediaan komoditas beras daerah tetap stabil dan aman dari ancaman krisis.
Guna memperlancar proses di lapangan, Satgas PRR mendorong pembentukan posko penanganan terpadu di tingkat kabupaten. Posko terpusat ini diharapkan sanggup mengintegrasikan seluruh data kerusakan, mempercepat eksekusi program pemulihan, serta menampung aspirasi masyarakat secara terarah dan transparan.