Langkah Jakarta dalam bertransformasi menjadi megapolitan berkelas dunia membutuhkan landasan kepastian hukum yang kokoh. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta merupakan pilar vital dalam menjaga akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta akselerasi pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam acara Lepas Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang berlangsung di Menara BP Jamsostek, Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi penanda resminya pergantian kepemimpinan dari Patris Yusrian Jaya kepada pejabat baru, Sutikno. Dalam suasana penuh kehangatan, Pramono mengapresiasi peran aktif Kejati dalam mengawal berbagai kebijakan penting Pemprov DKI.
Kolaborasi antar-lembaga ini terbukti memegang peranan kunci saat menyelesaikan sederet persoalan legalitas aset daerah yang sempat tertunda. Beberapa contoh konkrit di antaranya adalah penanganan kepastian hukum tiang monorel di koridor Rasuna Said hingga kejelasan status aset strategis Rumah Sakit Sumber Waras. Di sisi lain, penegakan hukum di Jakarta kini kian humanis berkat pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan skema kerja sosial.
Lebih jauh, Pramono menyoroti pentingnya pendampingan hukum sejak tahap perencanaan sebagai langkah mitigasi risiko. Pengawasan ketat sejak dini dinilai ampuh mencegah potensi penyimpangan, sehingga setiap mega proyek dan alokasi anggaran pembangunan dapat berjalan akuntabel, transparan, serta berdampak langsung bagi kemaslahatan warga. Upaya penguatan koordinasi lintas instansi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pun terus dipacu demi menjaga kestabilan ibu kota.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Patris Yusrian Jaya atas dedikasinya yang kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset. Sementara itu, Kepala Kejati DKI Jakarta yang baru, Sutikno, menyatakan komitmen penuhnya untuk melanjutkan sinergi ketat bersama Pemprov DKI demi mendukung iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat Jakarta menuju era kota global.

