JAKARTA — Pemerintah terus melancarkan berbagai langkah strategis demi mengatasi persoalan tempat tinggal bagi masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) dan instansi pusat untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik perumahan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah berbasis data presisi ini dinilai menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan serta mengalokasikan anggaran yang efisien demi mengikis angka backlog perumahan di tanah air.
Masalah backlog perumahan sendiri mencakup dua tantangan utama, yakni ketimpangan kepemilikan rumah (keluarga yang belum memiliki hunian pribadi) serta ketiadaan hunian yang layak (keluarga yang sudah berteduh namun kondisi bangunannya tidak memenuhi standar kelayakan). Tito memberikan apresiasi atas indikator terbaru dari BPS yang memperlihatkan tren positif, di mana angka keluarga tanpa rumah maupun hunian tidak layak semakin menyusut dari periode sebelumnya.
Sinergi Kementerian dan Kemudahan Evaluasi Bagi MBR
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap target Program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah, Kementerian Dalam Negeri menjalin sinergi erat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sejumlah insentif progresif telah disiapkan untuk mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh rumah impian mereka. Di antaranya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Penanganan sektor pemukiman ini menjadi atensi langsung Presiden. Kami terus mendorong pemda agar mengalokasikan APBD secara proporsional demi menyukseskan skema pembangunan maupun bedah rumah di wilayah masing-masing,” ungkap Tito dalam forum Rilis Publikasi Statistik Perumahan di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta.
Dampak Multisektor terhadap Ekonomi dan IPM Daerah
Tidak hanya mengandalkan dana APBD dan APBN, pemerintah juga merangkul sektor swasta untuk membangun ekosistem perumahan yang kuat dan inklusif. Menurut Tito, percepatan pembangunan fisik sektor properti dan pemukiman membawa efek berantai (multiplier effect) yang sangat besar bagi perekonomian lokal.
Penyelesaian masalah ketersediaan hunian layak diyakini mampu menekan tingkat kemiskinan secara drastis sekaligus mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh sebab itu, efektivitas pencapaian dan terobosan kepala daerah dalam membenahi sektor pemukiman kini dijadikan salah satu tolok ukur utama evaluasi kinerja kepemimpinan di daerah.