Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya perubahan pola kepemimpinan di tingkat daerah. Ia mendorong seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menerapkan gaya kepemimpinan teknokratik guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kemandirian ekonomi wilayah.
Menurut Tito, pendekatan teknokratik sangat krusial karena mengutamakan keahlian, keterampilan teknis, dan berorientasi pada hasil nyata (result-oriented). Model ini bertolak belakang dengan gaya birokratik kaku yang terlalu berfokus pada prosedur administratif semata tanpa memedulikan dampak pembangunan.
“Kunci utama kepemimpinan teknokratik adalah fokus pada hasil. Jangan sampai birokrasi justru menghambat pencapaian target. Apabila ada regulasi yang berbelit-belit, daerah harus berani memangkasnya demi kemudahan berusaha,” tegas Tito dalam acara pembekalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta.
Ia menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan seorang kepala daerah tidak sekadar menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih dari itu, pemimpin daerah dituntut inovatif menggali potensi ekonomi lokal, memicu geliat sektor swasta, serta menjaga keseimbangan fiskal agar tidak mengalami defisit anggaran.
Guna mewujudkan hal tersebut, Kemendagri menggandeng OJK untuk memberikan pendampingan dan literasi keuangan bagi para kepala daerah. Sinergi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat, menarik minat investor, serta menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan.