Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengurai benang kusut dalam skandal dugaan korupsi yang menjerat jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bersama pihak swasta dari Blueray Cargo. Fokus penyidikan kini mengarah pada dugaan penggunaan serta penyewaan beberapa unit di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, yang disinyalir berkaitan erat dengan pergerakan para tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa langkah pendalaman ini ditempuh dengan menggali keterangan dari saksi yang mengelola fasilitas hunian tersebut. Penyidik berupaya mengupas tuntas riwayat transaksi sewa serta alur pemanfaatan unit apartemen yang disinyalir difungsikan oleh pihak-pihak terkait kasus suap dan gratifikasi ini.
“Pemeriksaan terhadap saksi dari pengelola dilakukan untuk menerangkan secara rinci penyewaan ataupun penggunaan beberapa unit di Wisma Atlet. Keterangan ini sangat membantu tim penyidik dalam merangkai fakta hukum terkait kasus Bea Cukai,” terang Budi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Skandal korupsi skala besar ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah pejabat strategis. Pada tahap awal, komisi antirasuah menetapkan enam orang tersangka. Mereka di antaranya adalah Rizal (mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai yang menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat), Sisprian Subiaksono (Kasubdit Intelijen P2), serta Orlando Hamonangan (Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai).
Dari kubu swasta, penyidik menyeret pemilik Blueray Cargo, John Field, beserta dua rekannya, yakni Andri selaku Ketua Tim Dokumentasi Importasi dan Dedy Kurniawan sebagai Manajer Operasional.
Penyidikan tidak berhenti di situ. KPK terus mengembangkan kasus dengan menetapkan Budiman Bayu Prasojo (Kasi Intelijen Cukai) sebagai tersangka susulan. Bahkan, penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru turut menyeret Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda. Pengusutan terhadap aset seperti unit di Wisma Atlet menjadi bukti agresivitas KPK dalam melacak jejak aliran dana dan fasilitas tersembunyi para pelaku korupsi.