Site icon Media KotaKita

Haedar Nashir Ingatkan Elite Politik: Jangan Anggap Kritik Pers Sebagai Ancaman

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa kritik yang dilayangkan oleh pers seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah maupun lembaga negara. Sebaliknya, kritik konstruktif dari media merupakan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan demi kemajuan bangsa dan negara.

Pernyataan ini disampaikan Haedar saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan. Di hadapan para akademisi dan praktisi media, ia mengingatkan kembali peran vital jurnalisme sebagai pilar demokrasi yang sehat.

Haedar, yang juga memiliki latar belakang sebagai jurnalis di Majalah Suara Muhammadiyah, mengakui tantangan pers saat ini semakin kompleks. Di era digital, pers tidak hanya beroperasi sebagai institusi sosial, melainkan juga sebagai industri yang kerap bersinggungan langsung dengan kepentingan politik. Menurutnya, menavigasi independensi pers di tengah pusaran ini ibarat mengayuh di antara batu-batu karang yang terjal.

Namun, Haedar optimistis bahwa insan pers nasional memiliki kecerdasan dan profesionalisme tinggi untuk tetap menyajikan kebenaran. Ia mendesak para elite politik, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk membangun ekosistem yang lebih terbuka dan tidak antikritik.

Ia menekankan bahwa kritik yang lahir dari rahim pers, kampus, maupun organisasi kemasyarakatan sejatinya bertujuan untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan berkeadilan. ‘Tinggal bagaimana kesadaran para elite kita untuk mau terbuka, peduli, dan berbagi,’ ujar Haedar.

Meski mendukung kebebasan pers sepenuhnya, Haedar juga mengingatkan pentingnya etika jurnalistik. Kebebasan yang kebablasan tanpa diiringi tanggung jawab sosial dinilai dapat mencederai nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperkuat kolaborasi yang produktif dan berakar pada konstitusi negara, bukan sekadar kebersamaan simbolis yang semu.

Exit mobile version