Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono baru-baru ini menyuarakan desakan kuat kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk menggenjot dua agenda krusial: percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara serius dan berkelanjutan. Penekanan ini disampaikan dalam pertemuan penting dengan Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, di Kantor Kementerian Sosial.
Wamensos Agus Jabo secara tegas menyatakan apresiasinya terhadap semangat Bupati Madina dalam mengimplementasikan program pemerintah yang menyasar langsung kelompok masyarakat paling rentan. Beliau menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh dari awal hingga akhir program. Program Sekolah Rakyat ini, yang dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, memerlukan perhatian ekstra, mulai dari kesiapan lahan, kelengkapan administrasi, hingga fase konstruksi.
Perjalanan pembangunan Sekolah Rakyat di Madina sendiri tidak mulus. Sempat terkendala isu lahan, pemerintah daerah telah berinovasi dengan memindahkan lokasi ke area alternatif yang dinilai lebih siap dan memenuhi persyaratan teknis. Dengan persyaratan lokasi yang baru ini, pengajuan proyek diharapkan dapat segera diproses melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Wamensos berharap penuh agar semua kendala administratif segera terselesaikan, memungkinkan Mandailing Natal masuk dalam gelombang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Program vital ini direncanakan akan dimulai pada Oktober 2026 dan ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran 2027/2028 dimulai, menjanjikan masa depan pendidikan yang lebih cerah bagi ribuan anak.
Selain fokus pada pendidikan, Wamensos Agus Jabo juga menyoroti urgensi pemutakhiran DTSEN. Ia menegaskan bahwa data ini bukan sekadar angka, melainkan fondasi vital bagi berbagai program pemerintah. DTSEN menjadi penentu dalam penyaluran bantuan sosial, Pemberian Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bahkan proses rekrutmen calon peserta Sekolah Rakyat. Beliau menjelaskan bahwa updating data ini harus dilakukan dengan serius dan teliti, karena sekarang data ini menjadi dasar untuk berbagai program pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Saipullah Nasution memaparkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menjaga akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran dilakukan secara kontinu untuk memastikan setiap intervensi pemerintah tepat sasaran. Sebuah fakta menarik yang diungkap Bupati adalah adanya 6.800 data penerima bansos yang dikeluarkan karena terbukti terlibat judi online, sebuah langkah tegas yang menunjukkan keseriusan Madina dalam membersihkan data dari elemen yang tidak berhak.
Apresiasi tinggi disampaikan Wamensos Agus Jabo atas upaya proaktif Madina ini. Ia menekankan bahwa validasi data bukan hanya untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar, melainkan juga untuk mengoptimalkan efektivitas seluruh program pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan pusat dalam verifikasi dan pemutakhiran data, ditambah dengan percepatan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Rakyat, menjadi kunci utama dalam membangun kesejahteraan yang inklusif dan merata di Mandailing Natal. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.