Potret pilu infrastruktur pendidikan kembali mencuat ke permukaan, kali ini dari pelosok Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Sebuah video yang viral di media sosial berhasil membuka mata publik terhadap kondisi SDN 112329 di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kecamatan NA IX-X, yang nyaris ambruk, namun ironisnya, masih aktif digunakan sebagai tempat belajar-mengajar bagi puluhan siswa. Pemandangan ini sontak memicu keprihatinan mendalam tentang prioritas pembangunan dan kualitas pendidikan di daerah terpencil.
Rekaman yang beredar luas itu memperlihatkan sebuah bangunan sekolah yang jauh dari kata layak. Dinding-dindingnya retak, beberapa bagian bahkan runtuh dan ditambal seadanya menggunakan baliho bekas. Atap asbes yang sudah lapuk dan berlubang menganga seolah siap roboh kapan saja, mengancam keselamatan 36 siswa yang setiap hari bertaruh nyawa demi mengejar ilmu. Pintu-pintu ruang kelas telah lenyap, dan lantai yang rusak parah menambah daftar panjang fasilitas yang terbengkalai. Ruangan guru, yang seharusnya menjadi pusat administrasi dan persiapan pengajaran, tak luput dari kehancuran; atapnya bolong, pintu dan jendelanya hancur, menjadikannya tak lagi dapat digunakan.
Lebih memilukan lagi, sekolah yang berdiri di tengah rimbunnya hutan dan perkebunan kelapa sawit ini sama sekali tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Toilet? Sebuah kemewahan yang tidak tersedia. Para siswa terpaksa harus buang hajat ke sungai terdekat, di balik rimbunnya pohon sawit, sebuah praktik yang tak hanya mengancam kesehatan tetapi juga merenggut martabat anak-anak didik. Kontrasnya, di seberang sekolah yang memprihatinkan ini, sebuah bangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut-sebut telah rampung dibangun dalam hitungan minggu. Kontras yang mencolok ini menyoroti disparitas pembangunan yang kadang terasa janggal.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menanggapi video viral ini dengan menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait kondisi sekolah tersebut. Namun, Bobby menegaskan komitmennya untuk segera mengecek kebenaran informasi yang beredar. Ia menjelaskan bahwa secara struktural, tanggung jawab utama atas pengelolaan sekolah dasar berada di pundak pemerintah kabupaten/kota, sementara Pemprov Sumut lebih fokus pada jenjang SMA dan SMK. “Bukan kami enggak mau, SMA juga masih banyak yang belum beres. Itu tanggung jawab utama dari pemerintah provinsi,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ini bukan upaya “lempar bola” tanggung jawab.
Meskipun demikian, Bobby Nasution tidak berlepas tangan. Ia berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Labuhanbatu Utara dan menegaskan bahwa jika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, Pemprov Sumut siap membuka peluang untuk memberikan bantuan. Bobby juga mengklaim bahwa setiap tahun Pemprov Sumut mengalokasikan dana bantuan yang nilainya mencapai lebih dari Rp400 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota. Harapannya, janji ini bukan sekadar angin lalu, melainkan menjadi pemicu bagi perbaikan nyata, memastikan bahwa setiap anak di Labuhanbatu Utara memiliki hak atas lingkungan belajar yang aman dan layak, tanpa harus bertaruh nyawa di bawah ancaman bangunan reyot.