Wonosobo, Jawa Tengah – Suasana haru dan penuh syukur menyelimuti Kabupaten Wonosobo saat Sekolah Rakyat secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dan Siswa (MPLS) tahun ajaran 2026/2027. Di tengah kebahagiaan ini, kisah-kisah inspiratif muncul dari para orang tua yang melihat mimpi anak-anak mereka kembali bersemi berkat inisiatif pendidikan gratis ini.
Salah satunya adalah Tri Murniyati, seorang ibu tunggal dengan lima tanggungan yang sehari-hari berjuang sebagai buruh tani dengan penghasilan terbatas. Suaranya bergetar menahan tangis, bukan karena duka, melainkan luapan kebahagiaan saat putranya, Muhammad Daud, kini memiliki kesempatan emas untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. “Kagem Bapak Presiden, matur nuwun sanget. Terima kasih banyak sudah menyediakan gedung dan kesempatan bagi anak-anak kami yang kurang mampu untuk meraih cita-cita,” ungkap Tri saat berdialog dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, Jumat (31/7).
Bagi Tri, yang berpenghasilan tak lebih dari Rp700 ribu per bulan, menyekolahkan anak adalah sebuah perjuangan berat. Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi jawaban atas doanya, memberikan harapan baru bagi anak-anaknya untuk menjadi generasi yang membanggakan. “Anak-anak saya ingin sekali maju, ingin menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Bagi saya, ini adalah kesempatan untuk mendidik mereka menjadi lebih baik lagi,” tambahnya.
Kisah serupa datang dari Turmudi, ayah dari Syekh Mufti, yang juga seorang buruh tani dengan penghasilan tak menentu. Ia mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menggagas program ini. “Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Saya merasa senang, saya rakyat kecil, dibantu oleh Bapak Presiden Prabowo. Semoga lancar dan anak-anak saya jadi pintar,” kata Turmudi, menyoroti betapa akses pendidikan gratis ini sangat meringankan beban ekonomi keluarganya.
Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat adalah visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. “Ada 4,1 juta anak Indonesia yang belum sekolah, tidak sekolah, atau putus sekolah karena faktor ekonomi. Maka, negara kemudian menjemput mereka, menjemput anak-anak dari bapak dan ibu ke rumah-rumah untuk disekolahkan di Sekolah Rakyat,” jelas Agus Jabo.
Melihat tingginya antusiasme dan kebutuhan yang mendesak, target kapasitas Sekolah Rakyat pun diperluas. Dari rencana awal yang menampung seribu siswa per sekolah, kini instruksi Presiden adalah minimal 2.000 siswa per sekolah. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak, membuka gerbang masa depan yang lebih cerah bagi mereka yang paling membutuhkan. Kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung baru, melainkan simbol harapan dan bukti nyata bahwa pendidikan berkualitas kini semakin inklusif dan mudah dijangkau.