Fenomena ‘main hakim sendiri’ seringkali muncul sebagai respons emosional masyarakat terhadap dugaan tindak pidana, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Namun, tindakan yang dilandasi emosi ini bukan hanya kontraproduktif terhadap penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menyeret pelakunya ke dalam jerat pidana. Polda Metro Jaya secara tegas mengingatkan publik mengenai konsekuensi hukum yang serius bagi siapapun yang memilih jalur main hakim sendiri, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, masyarakat memang memiliki hak untuk mengamankan seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. “Apabila melihat langsung suatu perbuatan tindak pidana, masyarakat boleh mengamankan seseorang apabila tertangkap tangan. Namun, tindakan pengamanan ini harus dipahami sebagai langkah awal untuk menyerahkan terduga pelaku ke aparat penegak hukum, bukan untuk menghukum atau mengadili sendiri,” tegas Budi di Jakarta, menekankan pentingnya mematuhi prosedur hukum yang berlaku.
Tidak dapat dipungkiri, menyaksikan tindak pidana secara langsung kerap memicu emosi yang meluap, terutama jika korban adalah orang terdekat. Kombes Budi mengakui hal ini namun menyerukan agar masyarakat tetap mengedepankan akal sehat dan logika, serta tidak terpancing untuk melakukan tindakan yang justru melanggar hukum. Imbauan ini menjadi semakin relevan mengingat beberapa kasus main hakim sendiri yang sempat mencuat di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir, yang seringkali berujung pada cedera serius atau bahkan kematian terhadap terduga pelaku.
Lebih lanjut, Kombes Budi menguraikan prosedur yang benar dan aman bagi warga yang berinisiatif mengamankan terduga pelaku. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan keselamatan diri terlebih dahulu, memastikan bahwa terduga pelaku tidak membawa senjata tajam atau senjata api yang dapat membahayakan. Setelah situasi aman, terduga pelaku beserta barang bukti yang ditemukan dan keterangan saksi-saksi harus segera diserahkan ke kantor kepolisian terdekat, baik itu Polsek maupun Polres. “Nantinya, penyidiklah yang akan melakukan investigasi secara menyeluruh dan sesuai prosedur hukum,” jelasnya.
Polda Metro Jaya juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana melalui jalur resmi. Layanan darurat Kepolisian 110 siap sedia 24 jam untuk menerima laporan dan akan segera menindaklanjutinya dengan upaya hukum yang diperlukan, termasuk penangkapan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Dengan memanfaatkan saluran ini, masyarakat turut membantu menjaga ketertiban tanpa harus mengambil risiko melanggar hukum.
“Negara kita adalah negara hukum. Tindakan tertangkap tangan oleh masyarakat memang dilindungi undang-undang sejauh itu bertujuan untuk mengamankan, namun tidak boleh melakukan penghakiman sendiri. Apa pun yang kita lakukan di negara hukum ini ada konsekuensi dan aturannya,” pungkas Kombes Budi Hermanto. Peringatan ini menjadi pengingat tegas bahwa keadilan harus ditegakkan melalui proses hukum yang sah, bukan melalui kekerasan di tangan massa.