JAKARTA – Babak baru dalam kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali tersaji di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Majelis hakim telah mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Tifauziah Tyassuma, yang dikenal publik sebagai dokter Tifa, pada persidangan Kamis (23/7).
Keputusan sela yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Nomor: 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Tim atas nama terdakwa Tifauziah Tyassuma tidak memenuhi kriteria “cermat dan kabur”, sehingga berkonsekuensi batal demi hukum. Implikasinya, pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian sebelum dakwaan diperbaiki.
Menanggapi putusan ini, kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Rivai Kusumaneraga, memberikan respons yang bijaksana. Rivai menyatakan apresiasinya terhadap keputusan sela tersebut, melihatnya sebagai bagian integral dari mekanisme ‘check and balance‘ dalam sistem peradilan yang sedang berjalan. Menurutnya, keputusan ini adalah bentuk koreksi terhadap formulasi dakwaan, bukan pembatalan perkara pidana secara keseluruhan.
“Putusan seperti ini sejatinya mengoreksi konstruksi surat dakwaan dari JPU. Ini bukan berarti perkara pidananya gugur, melainkan memberikan kesempatan kepada jaksa untuk memperbaiki dakwaan sesuai dengan amanat putusan hakim,” jelas Rivai di PN Jakarta Timur. Ia menambahkan bahwa jaksa dapat mengajukan kembali dakwaan setelah melakukan perbaikan yang diperlukan, terutama terkait aspek ‘obscuur libel‘ atau dakwaan yang kabur.
Rivai menegaskan bahwa kasus ini tetap berpotensi untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. “Ini lebih kepada koreksi bentuk dakwaan yang dianggap kabur dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Perkara ini tetap bisa berlanjut, jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya,” tandasnya, memberikan gambaran jelas bahwa dinamika hukum masih akan terus bergulir.
Dalam kesempatan tersebut, Rivai juga mengungkapkan kesiapan kliennya, Presiden Joko Widodo, untuk hadir dalam proses persidangan. “Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sudah siap ya untuk hadir, bahkan minggu depan pun sudah siap untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu,” tutur Rivai.
Namun, dengan adanya putusan sela yang mengharuskan perbaikan dakwaan, kehadiran Presiden Jokowi akan disesuaikan. “Putusan sela ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu, ya, dan untuk itu kita hormati. Mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya,” tutup Rivai, menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini terdiri dari Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati, didampingi oleh hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina. Keputusan ini menyoroti pentingnya ketelitian dalam penyusunan dakwaan agar proses hukum dapat berjalan adil dan transparan. Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari pihak JPU dan bagaimana perkembangan kasus ini akan berlanjut di meja hijau.